Deklarasi Kebebasan Internet

Sekelompok lebih dari 1.500 organisasi, akademisi, pendiri dan teknologi inovator telah datang bersama-sama untuk menghasilkan Deklarasi Kebebasan Internet, satu set lima prinsip yang mengedepankan visi positif dari internet terbuka. Deklarasi ini pun tercetus karena mereka merasa lelah menghadapi adanya kebijakan SOPA (Stop Online Piracy Act), PIPA (Protect IP Act) dan CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act).

Seperti yang tertera di situs Save The Internet, tujuan mereka adalah mendapatkan jutaan pengguna internet untuk menandatangani deklarasi ini. Membangun kekuatan politik bagi pengguna internet untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kursi kapanpun dan dimanapun, masa depan internet sebagai wadah ilmu pengetahuan sedang diputuskan.

Tidak hanya itu, di Indonesia sendiri ternyata tidak kurang dari 17 organisasi mencanangkan sebuah Deklarasi Kebebasan Internet, seperti ICT Watch, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Common Room Networks Foundation, Erotics (Exploratory Research on Sexuality and ICTs) dan lain sebagainya. Deklarasi tersebut disampaikan melalui situs Suara Blogger. Kebebasan internet menurut deklarasi tersebut adalah pada transparansi tata kelola internet yang harus melibatkan masyarakat. Bukan mutlak berarti internet sebebas-bebasnya yang tanpa aturan.

Berikut adalah 5 prinsip penting dari  Deklarasi Kebebasan Internet:

• Ekspresi, Tidak menyensor internet yang bertujuan dan/atau bisa membatasi hak asasi dalam mengeluarkan ekspresi dan informasi.
• Akses, Meningkatkan pemerataan akses universal untuk jaringan internet yang cepat dan terjangkau.
• Keterbukaan, Membiarkan internet menjadi sebuah jaringan terbuka dengan semua orang secara bebas dan bertanggung jawab dapat berkomunikasi, belajar, berkarya, dan berinovasi.
• Inovasi, melindungi kebebasan berinovasi dan berkarya lewat internet, jangan menghambat teknologi baru dan menghukum sang inovator karena hal-hal yang dilakukan oleh penggunanya.
• Privasi, melindungi privasi di internet dan pertahankan hak setiap orang untuk mengontrol bagaimana mereka menggunakan data dan piranti miliknya.